Senin, 29 November 2010

PROSES RESOLUSI KONFLIK BANGSA MORO DI FILIPINA SELATAN (TAHUN 1968-1998)

Latar belakang

Mindanao-Sulu merupakan wilayah dikawasan kepulauan filipina, sebuah kerajaan yang independen bagi penduduk asli setempat. Islam tiba dikerajaan ini pada abad ke-8 masehi melalui para pedagang Arab sampai pada akhir abad ke-13 Islam menyebar diwilayah ini. Pada akhirnya, pada abad ke-14 Islam berkembang diwilayah ini dan diterima oleh penduduk asli setempat. Tahun 1565, Spanyol tiba diwilayah selatan pulau Mindanao dan kepulauan Sulu. Spanyol menyerang pulau Mindanao selama 350 tahun. Bangsa Spanyol menyebut penduduk Mindanao sebagai bangsa Moro diambil dari "Moors" dalam sejarah Spanyol seorang yang pernah menguasai Spanyol.[1] Abad ke-19 Kesultanan Mindanao mengizinkan Bangsa Spanyol masuk ke wilayah bagian utara pulau Mindanao untuk melakukan usaha bisnis. Pada akhirnya, Spanyol berhasil menguasai secara penuh kawasan kepulauan Filipina juga berhasil merubah penduduk lokal dan melakukan misi kristenisasi (catholicism).

Tahun 1898, Amerika Serikat (AS) menang dalam perang AS-Spanyol. Filipina menjadi dibawah kontrol AS. Wilayah Mindanao-Sulu pada masa kolonialisasi Spanyol tidak berada dalam kontrol Spanyol, tetapi Spanyol memasukan wilayah ini dalam penyerahan kekuasaan Filipina ke AS. Akhirnya, pertempuran berdarah antara muslim Mindanao dengan penjajah AS yang berakhir dengan perjanjian antara sultan mindanao dengan AS yang dikenal dengan "Treaty Bates" pada 22 Agustus 1899. perjanjian ini tidak bertahan lama tiba-tiba tahun 1902, AS memasukan wilayah Mindanao ke dalam pembentukan Filipina. Pada tahun 1940, AS menghapuskan kesultanan dan kawasan Mindanao dimasukan kedalam sistem administratif Filipina. Tahun 1946, Fillipina merdeka, tapi disampaikan sebelum kemerdekaan oleh bangsa Moro kekecewaan bangsa Moro terhadap pemerintah AS disampaikan dalam memorandum Mindanao dan Sulu tidak akan mau dimasukan kedalam kemerdekaan karena pulau mereka tidak akan diberikan kepada masyarakat yang bukan bangsa kami (Moro), bahkan menurut mereka tidak pantas apabila didalam satu negara ada dua pihak yang saling bermusuhan. Akan tetapi, AS tidak menerima proposal tersebut. [2]

Pada masa pembangunan, pemerintah Filipina tidak mengakui hukum adat Moro. Ada perasaan dendam dari pemerintah Filipina terhadap bangsa moro atas penyerangan pusat pemerintahan di Manila. Sehingga, menimbulkan ketegangan antara penduduk minoritas muslim Moro dengan para pendatang pada pemberontakan bangsa Moro tahun 1960-1970. tahun 1972, Nur Misuari sebagai pemimpin MNLF bersama pendukungnya mendeklarasikan rencana mendirikan Republik bangsa Moro melalui Moro National Liberation Front (MNLF) yang memiliki tujuan untuk mencapai kebebasan penuh kepada bangsa Moro dan merdeka dari penjajahan Filipina. Peristiwa ini menimbulkan intervensi militer terhadap bangsa Moro yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Hasilnya, pada maret 1968 terjadi pembunuhan massal di Sulu sekitar 24 orang mati oleh tentara Filipina atas perintah presiden Marcos. Peristiwa pembunuhan massal ini menjadi awal kekacauan di pulau Mindanao.

Sejarah pada masa kolonial Spanyol dan Amerika Serikat, keduanya berpihak sepihak terhadap bangsa Moro dan telah membohongi bangsa Moro misalnya AS tidak bisa memberikan hak bangsa Moro untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination). Awal tahun 1970 terjadi pemberontakan dan penyerangan oleh tentara Filipina terhadap markas MNLF di pulau Mindanao. Menurut perkiraan pemerintah sekitar 18 orang setiap harinya meninggal pada tahun 1970-1976, telah menghabiskan dana sekitar US$ 130 juta dan sekitar 11.000 tentara mati terbunuh pada tahun 1972-1980. Selanjutnya, terjadi gencatan senjata tahun 1973 antara kedua belah pihak karena adanya embargo minyak terhadap negara-negara yang mendukung Israel dari the Organization of Arab Petroleum-Exporting Countries adapun Filipina sebagai salah satu negara pendukungnya.

Tahun 1976, pemerintah Filipina dan pimpinan MNLF melakukan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Tripoli melalui mediasi Organisasi Konferensi Islam (OKI), perjanjian ini dipimpin oleh Libya.[3] Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa poin yaitu hak otonomi daerah untuk 13 provinsi di Mindanao, Sulu dan kepulauan Palawan sebagai wilayah yang paling berpengaruh terhadap MNLF. Otonomi penuh diberikan pada bidang pendidikan dan pengadilan sementara bidang pertahanan dan politik luarnegeri tetap berada dibawah kebijakan pemerintah Filipina.[4] Perjanjian tersebut tidak ditaati karena banyaknya penafsiran sehingga tidak bisa diimplementasikan. Gagalnya perjanjian Tripoli menyebabkan MNLF kembali menyerang militer Filipina. Saat itu juga terjadi peristiwa besar dimana MNLF terpisah menjadi 2 bagian yaitu Moro Islamic Liberation Front (MILF) dipimpin oleh Salamat Hashim dan MNLF dipimpin oleh Dimas Pundatu. [5]

Tahun 1986 presiden Marcos digantikan oleh presiden Cory Aquino. Aquino melakukan pertemuan dengan Nur Misuari dan MNLF di Sulu. Pertemuan ini menimbulkan kemarahan pimpinan MILF karena pemerintah Filipina tidak mengajak perwakilan dari MILF juga. Langkah tersebut sebagai jalan pembuka untuk melakukan negosiasi. Sayangnya, ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai kesepakatan.

Pada 2 september 1996 dibawah pimpinan Fidel V.Ramos telah ditandangani perjanjian "Final Peace Agreement" (FPA). Perjanjian tersebut telah berhasil mengawali terbentuknya proses rekonsiliasi terhadap MNLF saja tidak termasuk komunitas MILF. Akan tetapi hal ini hanya membawa keuntungan bagi MNLF sebagai pihak yang melakukan perjanjian, adapun MILF menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah Filipina[6]. Pada masa pemerintahan presiden Estrada terjadi pembombardiran tentara Filipina AFP terhadap MILF. Aksi All out War berhasil menghancurkan kamp Abu Bakar merupakan salah satu kamp terbesar MILF yang dikelilingi komunitas pemukiman Muslim. Dengan demikian masalah ini malahan menjadikan penginternasionalisasian konflik antara pemerintah Filipina dengan MILF, sehingga menjadikan awal bagi MILF untuk membangun perjuangan secara diplomatik dalam forum internasional terutama di OKI.[7]

Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah penulis mengambil masalah ini karena tertarik pada proses perdamaian bangsa moro yang tidak berujung usai meskipun pernah terjadi perjanjian damai dari tahun 1968-1998, rentang waktu tersebut diambil penulis karena keinginan penulis dapat melihat permasalahan konflik yang lebih mendalam sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi maupun saran resolusi konflik. Dalam membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya sebatas konflik antara pemerintah Filipina dengan MNLF (Bangsa Moro) yang terbagi antara MNLF dan MILF setelah gagalnya perjanjian Tripoli. Adapun penulisan paper ini membahas permasalahan-permasalahan mengenai bagaimana proses resolusi konflik Moro tahun 1970-1998? Dan kenapa bisa terjadi kegagalan resolusi konflik tahun 1996-1998?

Teori

Para ahli hubungan internasional banyak yang mendefinisikan konflik internal. menurut Michael E. Brown konflik internal adalah "Violent or potentially violent political disputes whose origin can be traced primarily domestic rather than systemic factors and where armed violence takes place or threaten to take place primarily within the borders of a single state". Meskipun yang terlibat dalam konflik internal didalam satu negara tetapi dimensi internasionalnya menjadi perhatian karena dampaknya berpengaruh kesuluruh bagian sistem politik global. Luc van de Goor, Kumar Rupesinghe dan Paul Sciarone menekankan istilah "Conflict in post-colonial states" maksudnya konflik ini terjadi karena adanya faktor sejarah pengaruh konflik pada masa penjajahan berlangsung dan gejala ini menunjukan pola yang sama dinegara-negara bekas jajahan. Pada saat yang lain pemerintah pusat juga menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya dan menindas mereka yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian dari dua pengertian konflik internal diatas bisa digarisbawahi bahwa konflik yang terjadi di Mindanao merupakan konflik internal karena adanya faktor sejarah pada masa kolonial yang mempengaruhi sehingga konflik terus berlangsung. Kekuatan militer/FPA menjadi faktor penyebab timbulnya kekerasan kembali di Filipina tahun 1997. [8]

Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui teori ini adalah melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi diantara mereka; dan meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak .[9] Hal demikian, kaitannya dengan teori identitas terhadap Bangsa Moro adalah adanya faktor sejarah yang telah dilupakan oleh pemerintah Filipina. Pemerintah Filipina hirau dengan masalah yang pernah dialami Bangsa Moro di wilayah selatan Filipina yang mayoritas di pulau Mindanao. Secara kultural budaya di Filipina selatan berbeda dengan Filipina bagian lainnya. Seharusnya pemerintah Filipina mampu membuka dialog dengan penduduk Mindanao sehingga tidak terjadi konflik identitas yang berkepanjangan dan seakan pemerintah Filipina tidak bisa melindungi kepentingan bangsa Moro.

Selain itu, Michael Brown membahas tentang Nationalism and Ethnic Conflict dalam pandangannya mengidentifikasikan diantaranya ada 2 faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan akibat konflik yaitu faktor struktural yang menekankan pada weak states, keamanan dalam negeri dan etnisitas suatu wilayah. Kaitannya dengan masalah konflik Filipina adalah etnisitas suatu wilayah dimana wilayah Mindanao merupakan diduduki oleh penduduk asli yang mempunyai budaya ketimuran sedangkan Filipina bagian utara membawa pada budaya barat. Kedua, faktor politik. Biasanya faktor politik sebagai pemicu ketegangan antar etnis. Terjadinya ketegangan etnis terkait dengan sistem politik, ideologi politik yang berlaku, dinamika politik antar kelompok dan juga perilaku elit. Dalam menanggapi perilaku elit, bangsa Moro sering sekali membuat pemberontakan karena kalangan elit yang tidak memihak kepada kepentingan bangsa Moro.[10]

Peace making adalah proses pencapaian perdamaian yang dilakukan untuk menghentikan kekerasan konflik yang ditandai dengan adanya gencatan senjata atau perjanjian perdamaian. Fokus utamanya adalah mencapai kesepakatan untuk menghentikan peperangan. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk menghentikan pertikaian atau peperangan yang telah terjadi selanjutnya penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan, bangunan dan infrastruktur dapat dihentikan. Peristiwa yang terjadi selama ini, konflik Mindanao hanya berkutat diranah peace making tidak adanya perubahan ketahap proses damai selanjutnya akibat dari sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan setelah disepakatinya agreement.

Analisis

Bangsa Moro adalah penduduk muslim yang sejak lama telah menduduki pulau Mindanao, kepulauan Basilan, Palawan, Sulu dan Tawi-tawi. Bangsa Moro pada dasarnya bukan merupakan bagian dari pemerintahan Filipina akan tetapi tahun 1946 pada kemerdekaan Filipina, kepulauan tersebut menjadi bagian dari wilayah Filipina karena setelah kesepakatan antara AS dengan Sultan Mindanao.

Sejak tahun 1970-an militer Filipina masuk kewilayah Mindanao yang didominasi oleh penduduk muslim, target mereka adalah menyerang markas-markas MNLF (sekarang MILF karena MNLF telah melakukan kesepakatan perjanjian damai) yang sampai saat ini terus berlangsung. Sejak itu pula menimbulkan terjadinya eskalasi konflik diantara pemerintah dan MNLF setelah terjadinya pembunuhan massal terhadap 24 orang penduduk Sulu yang dikenal dengan Jabidah Massacre, ini merupakan bentuk eskalasi konflik yang pertama pada tahun 1968, akan tetapi hal ini dapat diselesaikan sehingga terjadi de-eskalasi karena tujuan genocide tersebut tidak terbukti. Selanjutnya, proses negosiasi terjadi pada tahun 1975 presiden Marcos melakukan gencatan senjata antara pemerintah dengan MNLF untuk memulai membicarakan perdamaian dengan MNLF. Hal ini diakibatkan oleh embargo minyak oleh negara-negara arab yang tergabung dalam organisasi pengeksor minyak terhadap negara-negara pendukung Israel, negara Filipina merupakan salah satu pendukungnya.

Pada bulan desember 1976 pemerintah Filipina dan MNLF menandatangani perjanjian Tripoli yang merupakan hasil dari pendekatan perdamaian tersebut. Muamar Qaddafi presiden Libya sebagai mediator permasalahan ini, akan tetapi perjanjian Tripoli tidak efektif dan beberapa tahun kemudian terjadi konflik kembali menimbulkan eskalasi konflik yang kedua kalinya. Sehingga, pada saat ini pula terjadi perpecahan MNLF yang terbagi menjadi dua. Penyebabnya, karena MNLF dan MILF keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap pemerintahan Filipina. MNLF bersifat tidak menjadi gerakan separatis dari Filipina sedangkan MILF merupakan gerakan separatis bangsa Moro yang ingin menentuakan nasibnya sendiri dengan mendirikan negara republik islam. Peristiwa ini merupakan akibat dari kegagalan perjanjian Tripoli. Selama setelah perjanjian Tripoli yang terjadi adalah bargaining antara pemerintah dan MNLF dalam hal pemberian otonomi yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Tahun 1986, presiden Aquino yang menggantikan presiden Marcos melakukan pertemuan dengan Nur Misuari (pimpinan MNLF) untuk membicarakan rencana perdamaian sebagai langkah awal negosiasi penyelesaian sengketa/konflik. Menurut penulis ini merupakan langkah yang baik untuk menjalin hubungan perdamaian antara pemerintah dengan MNLF. Akan tetapi, hal ini membuat kemarahan MILF yang tidak diikutsertakan. Alhasil, setelah 10 tahun kemudian dibentuk "Final Peace Agreement". Dimediasi oleh OKI dan MWL namun pemerintah Filipina cenderung melakukan negosiasinya dimulai dengan MNLF.

Tahun 1996, dibawah pimpinan Fidel Ramos memang sudah terbentuk FPA yang disepakati oleh MNLF dengan pemerintah Filipina. Kondisi ini dalam tahapan proses damai disebut dengan tahapan peacemaking seperti halnya setelah perjanjian Tripoli. Dalam kondisi peacemaking fokus antara keduanya pada kesepakatan untuk penghentian peperangan diantara kedua pihak, dengan agreement tersebut berarti konflik itu harus dihentikan dan ada tanggung jawab bersama untuk menjaga perjanjian tersebut baik dari pemerintah maupun MNLF. Sehingga, apabila perdamaian sudah terwujud maka perdamaian tersebut harus dijaga, ini akan berlangsung ketahap perdamaian selanjutnya.

Selanjutnya, presiden Fidel Ramos digantikan oleh Presiden Estrada (1998-2001) menyatakan "all out war" tentara pemerintah Filipina dengan MILF. Selama pemerintah Estrada tidak terjadi sebuah pertemuan yang akan menyelesaikan masalah ini. Pada kenyataannya, presiden Estrada tidak mengindahkan akan perjanjian FPA yang sudah berlangsung. Sehingga yang terjadi adalah kegagalan resolusi konflik melalui negosiasi FPA tersebut. Seharusnya yang terjadi adalah bukannya kekerasan kembali akan tetapi proses rekonsiliasi.

Singkatnya, resolusi konflik ini menghasilkan kegagalan antara pemerintah Filipina dengan MILF, sehingga terjadi eskalasi konflik yang kembali akan tetapi hal proses rekonsiliasi antara pemerintah dengan MNLF dikatakan berhasil. Karena pemerintah hanya akan menyerang kelompok separatis dari MILF dan kelompok separatis lainnya. Dalam sejarah juga pemerintah Filipina enggan melakukan perundingan dengan MILF karena mereka menganggap dengan tuduhan bahwa MILF merupakan gerakan islam garis keras yang banyak melakukan aksi-aksi terorisme.

Rekomendasi dan Saran

Untuk membantu menyelesaikan konflik dibutuhkan multi track diplomacy dalam artian membuka peluang kepada kelompok diluar dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik misalnya seperti Non Governmental Organizations (NGOs) ataupun Civil Society Organizations (CSOs). NGOs dan CSOs bisa disebut sebagai non profit organization. Contohnya peran organisasi Muhammadiyah dalam misi perdamaian di patani, Thailand Selatan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Din Syamsudin sebagai ketua PP. Muhammadiyah yang ditemani oleh 6 rektor universitas Muhammadiyah, dalam misi perdamaian tersebut mereka tokoh muslim melakukan pertemuan dengan tokoh budha guna meningkatkan peran kedua agama dalam ikut menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian dikawasan tersebut.[11] Disamping itu, NGOs dan kelompok kerja Civil Society mereka relatif bersifat netral dan bebas dalam menjalankan kegiatan dari tekanan golongan/kelompok kepentingan dan lebih mudah untuk mencapai tujuan perdamaian. NGOs dan CSOs akan membuka jalan perdamaian dengan pemahaman yang menguntungkan antara muslim dan kristen di Mindanao.

Akan tetapi, dari sudut pandang lain apabila peranan civil society dalam proses resolusi konflik masih sangat sulit dalam upaya perdamaian. Karena, pada dasarnya NGOs dan CSOs perannya masih lemah dalam pengaruh terhadap perdamaian. Maka, rekomendasi final yang bisa diberikan adalah dengan diberlakukannya Referendum yang dilaksanakan langsung oleh PBB sebagai organisasi pemelihara perdamaian dunia, layaknya seperti referendum yang dilakukan penduduk Timor Timur oleh pemerintah Indonesia. Dengan dilakukannya referendum bangsa Moro dapat menentukan nasib sendiri untuk masa depan kehidupannya (self determination).

DAFTAR PUSTAKA

Cagoco-Guiam, Rufa. Mindanao: Conflicting Agendas, Stumbling Blocks and Prospects Towards Sustainable Peace. Dalam buku Searching for Peace in Asia Pacific: an Overview of Conflict prevention and peace building activities. United States: Lynne Rienner Publisher,inc. 2004.

Esposito, John L.. Islam in Asia Religion, Politics and Society. New York: Oxford University Press, 1987.

Fisher, Simon, dkk. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak. The British Council Indonesia. Jakarta. 2001.

Hermawan, Yulius P. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007

Jemadu, Aleksius. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2008.

Nasrullah. Dendam Konflik Poso (periode 1998-2001). Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Sirajul Islam, Syed. The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia. Singapore: Thomson Learning, 2005.



[1] Syed Sirajul Islam, The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia. Singapore: Thomson Learning, 2005. hal. 28

[2] Ibid. Hal. 30

[3] Dinamakan persetujuan Tripoli karena negosiasi berlangsung di Tripoli, Libya. Berdasarkan perbincangan Imelda Marcos dengan Qoddafi, perjanjian ini juga berkat bantuan Organisasi Konferensi Islam (OKI)

[4] John L. Esposito. Islam in Asia Religion, Politics and Society. New York: Oxford University Press, 1987. hal 107

[5] Rufa Cagoco-Guiam. Mindanao: Conflicting Agendas, Stumbling Blocks and Prospects Towards Sustainable Peace. Dalam buku Searching for Peace in Asia Pacific: an Overview of Conflict prevention and peace building activities. United States: Lynne Rienner Publisher,inc. 2004. hlm. 487

[6] Ibid. 487

[7] Erni Budiwanti. Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina: Gerakan Separatisme Moro. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI) didalam katalog.pdii.lipi.go.id diakses pada tanggal 24/06/2010 pkl. 18.02 WIB

[8] Aleksius Jemadu. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2008. hlm. 187

[9] Simon Fisher,dkk. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak. The British Council Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 8

[10] Nasrullah. Dendam Konflik Poso (periode 1998-2001). Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2009. hlm. 41

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar